Pernyataan Sikap: Merespons “Status Darurat Nasional” Virus Corona (PRESS RELEASE)

Published by admin on

Dari awal kasus Virus Corona (Covid-19) belum terjadi di Indonesia. Semestinya, kita sudah benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan akan terjadi, malah mencegah terjadi di bumi Indonesia. Tetapi tampaknya Pemerintah kita terlalu santai dan seperti membusungkan dada, Indonesia kuat kok. Akhirnya, Indonesia pun terlihat tak siap dalam menghadapi wabah virus corona ini.

Untuk menyatakan bencana nasional saja, kita harus menunggu “diperingati” dulu oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, selang tak lama WHO menyatakan virus corona Covid- 19 sebagai Pandemik. Akhirnya, Pemerintah menyatakan virus corona sudah menjadi bencana nasional non-alam, namun sayangnya, pengumuman ini pun dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Sabtu 14 Maret 2020 bukan oleh Presiden Jokowi.

Semestinya, Presiden Jokowi saat ini perlu menunjukkan keseriusan, kecepatan, dan ketangkasannya dalam menanggulangi kasus virus Corona ini, apalagi jika melihat hasil pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa puncak penyebaran infeksi virus Corona terjadi pada bulan Ramadhan mendatang atau bulan April-Mei.

Berdasarkan perkembangan kasus ini dan juga melihat kinerja pemerintah pusat, tindakan dan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah di daerah-daerah, dan merujuk sebagai satu kesatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) yang memang memiliki konsern salah satunya dalam bidang Kemanusiaan perlu merespons dengan berbagai pernyataan sikap, untuk sekiranya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

  1. Pemerintah harus jujur dan transparan mengenai hal-hal yang terkait penyebaran virus Corona, termasuk membuka informasi seluas-luasnya kepada publik tentang titik-titik penyebaran virus Corona di Indonesia. Beberapa negara telah melakukan itu, di antaranya Italia. Bekerja dalam senyap, justru sama sekali tidak membantu meredam kepanikan publik. Dalam situasi yang tidak menentu, malah sebuah kejujuran dan transparansi adalah penentu.
  2. Pemerintah Pusat harus bertindak nyata dan tegas, bahkan membuat deadline. Pemerintah bisa menurunkan prosentase penyebaran virus corona, sebelum Umat Islam di Indonesia melakukan Ibadah Puasa Ramadhan dan Shalat Tarawih berjamaah. Ini dilakukan untuk mencegah puncak wabah virus corona sesuai apa yang diprediksi oleh Badan Intelijen Nasional (BIN).
  3. Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan pemimpin di daerah-daerah agar bisa menyelaraskan kebijakan sebagai bentuk kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini diperlukan karena akan memengaruhi kebijakan terkait lainnya, misal mengenai perkembangan Ujian Nasional (UN) yang daerahnya mengalami kebijakan libur hingga 2 pekan yang diambil oleh kepala-kepala daerahnya, ini perlu direspons. Misalnya, apakah kebijakan UN perlu dimundurkan secara serentak atau hanya di beberapa daerah yang memang wabah virus corona meluas dan sudah melakukan tindakan meliburkan sekolah-sekolah selama dua pekan itu.
  4. Pemerintah Pusat perlu lebih mementingkan keselamatan kesehatan masyarakat secara nasional bukan lagi terlalu fokus untuk pembangunan ekonomi semata. Dengan cara, mengantisipasi masuknya virus corona dari Bandara dan Pelabuhan, jika perlu pemerintah menutup penerbangan ke wilayah yang memang penyebaran virus corona dari negara tersebut menyebabkan meluas di Indonesia.
  5. Pemerintah perlu bekerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta jika tempat pelayanan kesehatan dianggap masih kurang banyak tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Jika memang belum dimungkinkan membangun rumah sakit-rumah sakit secara cepat.
  6. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap virus corona bagi masyarakat yang memang telah berpergian ke luar negeri dalam batas waktu tertentu, ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran lebih meluas.
  7. Pemerintah perlu membagikan masker dan hand sanitizer secara gratis di daerah-daerah yang memang virus corona sedang menjalar luas. Hal ini perlu dilakukan biar sesuai dengan ajakan pemerintah untuk masyarakat rajin mencuci tangan.
  8. Pemerintah perlu membersihkan tempat-tempat fasilitas umum yang memang diyakini bisa menyebabkan penyebaran virus-virus corona. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara, tetapi belum terlihat masif di Indonesia.
  9. Pemerintah Pusat, perlu merespons, jika perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti di Depok dan DKI Jakarta, mengenai apa yang akan dikerjakan bersama setelah kedua daerah itu memilih meliburkan sekolah hingga dua pekan.

Merebaknya virus corona dan ketidakkonsistenan antar kebijakan, serta melihat respons pemerintah yang lambat, oleh karena itu pernyataan sikap dari PSKP ini dibuat agar pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan berupa kebijakan yang benar-benar mengedepankan kesehatan dan keselamatan warganya, bukan lagi menganggap virus corona sebagai virus seperti pada umumnya.

Yang menyatakan Respons dan Sikap,
Depok, Minggu 15 Maret 2020,

 

Efriza, S.IP, M.Si
(Direktur Eksekutif PSKP)

Press Release ini diterbitkan di http://teritorial.com/nasional/direktur-pskp-pemerintah-terlalu-santai-virus-corona-kian-mewabah/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4