Direktur Eksekutif PSKP: Penanganan Covid-19 di Depok Parsial

Published by admin on

RADARDEPOK.COM, DEPOK  Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengaku tidak dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penganan Covid-19 Kota Depok. Namun demikian, ia tak ingin membuat gaduh suasana Kota Sejuta Maulid yang tengah kalut.

“Iya itu benar (tidak dilibatkan). Bahkan sekalipun saya tidak pernah diajak rapat,” ungkapnya kepada Radar Depok, Rabu (25/3).

Namun demikian, dirinya tak mau mempermasalahkan. Baginya, wujud pelayanan tidak perlu terangkum dalam struktural lembaga.

Sebab selama ini, dalam penanganan korona, dirinya sudah terjun langsung ke masyarakat. Membagikan hand sanitizer. “Termasuk menyosialisasikan untuk tetap di di rumah kepada masyarakat,” beber dia.

Dirinya hanya berpesan, agar dalam penanganan virus berbahaya ini, diperlukan kebijasanaan. Singkirkan dulu ego, namun dahulukan kemanusiaan.

“Singkirkan ego. Dahulukan kemanusiaan. Masyarakat,” terangnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini menambahkan, partainya juga ia telah instruksikan untuk melakukan kerja nyata dalam pencegahan korona. Langkah-langkah yang dilakukan, seperti penyemprotan disinfektan dan pembagian hand sanitizer. “Masyarakat bila ingin pelayanan penyemprotan (disinfektan) bisa langsung ke kantor DPC,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza menilai, pengakuan Pradi menunjukan ada ketidakharmonisan dengan Walikota Depok, Mohammad Idris.

“Sebenarnya apakah telah ada pembagian tugas di antara mereka,” ujarnya.

Jika memang ada pembagian tugas, bagi Efriza, semestinya disampaikan dengan jelas dan transparan agar kecurigaan ini tidak merebak di masyarakat. Apalagi setelah kedua pejabat ini jarang tampil bersama.

Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) ini menambahkan, keharmonisan kedua pejabat daerah ini sangat penting, dalam mengatasi korona di Kota Depok.

“Penanganan Covid-19 memang telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo, dengan menginstruksikan setiap daerah untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambungnya.

Sayangnya, acapkali, menurut Efriza, tampak bahwa Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini hanya menyampaikan data statistik saja, mengenai perkembangan pasien dari positif Covid-19. Ini terjadi bisa saja, menampakkan bahwa eksekutif di daerah kebingungan menjabarkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukannya.

“Akhirnya, kebijakan untuk mengatasi penanganan Covid-19 dilakukan dengan cara parsial saja bukan dengan terencana dan bersifat menyeluruh,” katanya.

Efriza mencontohkan, penerapan social distancing (pembatasan sosial), memang benar. Tetapi penerapan ini juga perlu disertai semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan ini bisa bersifat komunikasi yang transparan, efektif, dan tentu saja langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah kota Depok.

Artikel ini telah dimuat di: https://radardepok.com/2020/03/singkirkan-ego-dahulukan-kemanusiaan/

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4