Direktur Eksekutif PSKP, Efriza: Kebijakan New Normal Tidak Punya Kesiapan

Published by admin on

Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dan Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Pemerintah mulai 1 Juni direncanakan akan menjalankan kebijakan baru yang dinamakan New Normal di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Kebijakan ini seperti menegaskan himbauan Presiden Jokowi untuk hidup damai dengan korona. Kebijakan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini disertai penambahan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip utama kebijakan ini adalah penyesuaian pola hidup baru dengan menggunakan protokol kesehatan.

Kebijakan ini menimbulkan polemik di masyarakat. Kebijakan New Normal ini akhirnya menyembulkan pertanyaan, Mengapa pemerintah mengambil kebijakan ini di tengah Pandemi Covid-19 masih tinggi? Bagi Efriza, “Memahami kebijakan ini harus dulu dipahami mengenai pola Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.” Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan pengambilan kebijakan dengan win-win solution. Ini telah dilakukan sejak periode pertama kepemimpinannya.

Presiden Jokowi tidak akan memilih sebagai pilihan prioritasnya, misal, antara pilihan ekonomi dan kesehatan, atau pilihan politik dan ekonomi.

“Sebab, Presiden Jokowi memilih posisi keseimbangan. Maksudnya, ia tidak akan memilih prioritas utama adalah kesehatan, karena ekonomi harus terus berjalan dan bertumbuh. Apalagi, keinginan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan kemajuan dalam ekonomi.”

Dari asumsi ini dapat dipahami bahwa kebijakan new normal adalah tidak memilih untuk memprioritaskan tetapi dua pilihan akan diupayakan berjalan seimbang dan seiring.

Namun, kebijakan new normal di Indonesia ini berbeda dengan negara lain. Jika di negara lain, kebijakan new normal dilakukan ketika tidak terjadi lagi penularan Covid-19 atau setidaknya sudah melandai penambahan penularan Covid-19 tersebut.

Oleh sebab itu, menurut Efriza, “Kebijakan ini adalah pilihan yang menunjukkan pemerintah mengalami kekhawatiran akan kondisi perekonomian. Sehingga kebijakan ini dipilih di tengah situasi penularan covid-19 masih bersifat naik-turun, yang belum stabil perharinya.” Jadi, bagi Efriza yang juga adalah Dosen Ilmu Politik di STIP-AN, “Ini adalah kebijakan coba-coba yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, untuk tetap melanjutkan politik keseimbangan, dan tidak memilih antara prioritas ekonomi atau kesehatan.”

Memang harus diakui kebijakan ini ada dalam rencana Gugus Tugas Covid-19 atau perencanaan dari kementerian kordinator perekonomian. Tetapi, Efriza melanjutkan, “Kebijakan ini dikeluarkan tak disertai kesiapan pilihan lainnya. Malah terkesan dipaksakan.”

Apa asumsi pernyataan dari Efriza ini, “BIN sudah memperingatkan bahwa puncak penularan Covid-19 ada di bulan Ramadhan. Dan, suka-tidak suka, realitasnya memang peningkatan drastis terjadi mendekati lebaran serta saat lebaran. Contohnya saja sempat terjadi dua kali kenaikan drastis hingga menyentuh angka 1000. Dan, juga sempat menyusut di angka 200-an serta naik kembali mencapai 687 orang terkonfirmasi sehari pertambahannya. Fakta ini tak bisa dianggap cuma sekadar angka, toh Gugus Tugas juga bekerja melihat dan menyampaikan angka-angka itu.”

Kebijakan ini lanjut Efriza, “Jika kita pelajari, bahwa kebijakan ini belum disertai sosialisasi yang baik, benar, dan masif dari pemerintah.”

Argumentasi ini dapat dilihat, dari realitas terjadi saling sindir antar pembantu presiden, karena merasa seperti tidak dilibatkan misal, antara gugus tugas dan kemenko perekonomian, atau antara menteri perhubungan dengan gugus tugas, dalam beragumentasi mengenai kebijakan seperti rencana dibukanya kembali fasilitas publik atau berjalannya kembali roda transportasi massal. Sosialisasi ini menurut Efriza juga kurang lama waktunya, sebab terjadi tak kurang dari dua minggu saja yakni sebelum dan setelah lebaran, dengan sosialisasi yang tumpang tindih, bersamaan dengan sosialisasi lainnya yang saat itu digalakkan yakni sosialisasi tunda mudik, sosialisasi shalat Ied di rumah saja.

Fakta berikutnya yang juga penting untuk menjelaskan bahwa kebijakan new normal adalah kebijakan coba-coba, sebab tak ada argumentasi meyakinkan dari pejabat pemerintah untuk menjawab apa yang akan terjadi dengan resiko dapat terjadinya gelombang kedua covid-19.

“Pembantu presiden beragumentasi, jangan khawatir kematian cuma 17 orang perhari karena covid-19 dibandingkan kecelakaan lalu lintas, atau kebijakan ini ya akan dihentikan karena dilakukan evaluasi setiap minggunya.”

Efriza pun menyampaikan bahwa, “Kebijakan ini beresiko besar karena penularan covid-19 bisa tinggi kembali dan resiko gelombang kedua covid-19 bisa mengintai kapan saja. Disertai realitas bahwa kita belum terjadi kondisi melandai dalam penularan pertambahan perharinya.”

Apalagi jika tanpa disertai sosialisasi yang terus menerus, baik, dan benar, tentu saja akan berbahaya dan membahayakan. “Jangan-jangan kebijakan ini dianggap bagi masyarakat berlaku se-Indonesia.” Asumsi ini mudah dipahami, lihat saja antusias masyarakat menyambut new normal, seakan-akan kita telah kembali ke kehidupan normal, dan sudah menuntut semua fasilitas di tutup untuk dibuka saja karena sudah normal, padahal ada tahapannya, contoh kecil saja, tempat peribadatan sudah dibuka kembali sebelum kebijakan new normal berjalan.

Oleh karena itu, Efriza, “Tak bisa menyatakan menyambut baik sepenuhnya, meski baik kebijakan ini. Andai boleh memilih, Efriza menyarankan, mending di tunda beberapa saat untuk disosialisasikan dulu lebih lama. Rencana pemilihan lokasi dilakukan kebijakan itu maupun percontohan, itu sudah benar secara mekanisme. Hanya mengenai waktunya saja yang terkesan terburu-buru. Lebih baik dimundurkan sebentar, sambil mengupayakan penularan virus dapat melandai daripada memaksakan dan dapat beresiko tinggi.” (*)

Ini telah dimuat di media: https://www.radardepok.com/2020/06/new-normal-kebijakan-coba-coba/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4