Masalah WNI di Afrika dan Hongkong

Published by admin on

 

Pada (10/6), Universitas Satya Negara Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan menggelar webinar yang bertajuk covid-19 dan Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri. Partogi Samosir, diplomat RI di KBRI Harare, Zimbabwe, berkata kalau tugas melindungi WNI di luar negeri telah menjadi tanggung jawab setiap kedutaan. Dasar hukumnya pun jelas, yakni UUD 1945 dan Nawacita Presiden Joko Widodo.

KBRI Harare telah berupaya maksimal dalam membantu WNI pada masa pandemik ini. “KBRI di Zimbabwe aktif memberikan bantuan sosial (sembako) kepada masyarakat Indonesia, 47 orang WNI, begitu juga APD seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer.” Tegas Partogi. Namun, sayangnya, memang tidak semua mendapatkan bansos. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria WNI diberikan bansos atau tidak. Kriteria tersebut adalah mereka yang kehilangan pekerjaan, WNI usia 64 tahun ke-atas, dan penyandang disabilitas.

Saat ini, sudah banyak bantuan yang telah didistribusikan kepada WNI. “Tertanggal 10 Mei, 375.162 bantuan telah diberikan kepada WNI di luar Negeri dan akan terus bertambah.” Banyak hal lagi yang telah diupayakan oleh Kedutaan di Afrika. Mereka membantu distribusi makanan awak kapal dan membantu memulangkan WNI ke dalam negeri.

Dalam kasus covid-19, wilayah Afrika memakan korban yang tidak begitu banyak jika dilihat dari perbandingan jumlah populasinya. “Bila dibandingkan dengan penduduk di seluruh kawasan ini yang 1,2 miliar jiwa, maka rasio ini jauh lebih rendah lagi.” Partogi juga memaparkan, ada empat Negara paling banyak terinfeksi covid-19; Afrika Selatan, Maroko, Aljazair, dan Mesir.

Akan tetapi, ada satu persamaan mengapa rasio di wilayah Afrika ini sedikit. “sebagian besar negara Afrika melakukan satu hal yang sama yaitu “bertindak lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain.” Indonesia bisa belajar dari respon cepat Negara-negara wilayah Afrika. Selebihnya, negara terbanyak kasus infeksi covid-19 ini intens dalam berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dengan Cina.

Sementara di Hongkong, Manajer Program Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Ambar Retnosih, mengatakan bahwa masalah di hongkong adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja. “banyak migran yang mengalami PHK karena mayoritas dari sektor informal.” Jelas Ambar”. Tapi, di Macau, persoalannya bukanlah PHK, justru berkebalikan dari itu. Banyak pekerja yang overwork karena mekanisme work from home.

Masalah lain yang juga tidak kalah pelik adalah overstay. Namun, karena covid-19, mereka tidak bisa pulang. “Para pekerja migran akhirnya mengajukan utnuk kembali ke Indonesia. Ada beberapa yang ditunda, dan ada yang diperbolehkan.” Tutur staf ahli DPD ini. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Indonesia hanya bisa bergantung pada konvensi Wina dan menyesuaikannya dengan kebijakan negara yang bersangkutan.

Melihat fenomena ini, pakar hukum internasional USNI, Fitria Deni mengatakan kalau negara tidak bisa sendiri mengatasi masalah covid-19. “kerja sama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional, dan global adalah satu pilihan yang tepat”. Perlindungan harus dilakukan karena sudah termaktub dalam hukum internasional. Dia mengatakan bahwa perlindungan WNI dan BHI di luar negeri selain tanggung jawab juga bentuk komitmen Indonesia melaksanakan hukum internasional.

Artikel terkait:

  1. http://isip.usni.ac.id/news/60/Pandemi-COVID-19-dan-Perlindungan-WNI-di-Luar-Negeri
  2. https://faktual.net/pandemi-covid-19-mengancam-wni-di-luar-negeri/
  3. http://teritorial.com/daerah/gelar-webinar-dosen-usni-bahas-polemik-perlindungan-wni-di-luar-negeri-saat-pandemi/

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4