Tantangan Pilkada Dalam New Normal

Published by admin on

Pelaksanaan Pilkada masih menjadi perdebatan apakah dilangsungkan atau tidak. Kondisi yang tidak pasti soal kapan covid-19 selesai membuat pelaksanaan pilkada menjadi di ujung tanduk. Ada banyak hal yang patut dipertimbangkan, terlebih penyesuaian mekanisme di masa New Normal ini.

Dalam webinar (6/12) yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Direktur Eksekutif PSKP, Efriza menjelaskan, ada tiga hal yang jadi pertimbangan pemerintah melaksanakan pilkada pada 9 Desember “Pemerintah tetap kekeuh melaksanakan pilkada karena sudah ada kesepakatan dari KPU, wakil rakyat, dan unsur pemerintah, kapan corona akan berakhir, dan 2/3 kepala daerah sudah setuju”. Imbas Efriza.

Terkait pelaksanaan pilkada, KPU bukan berada pada posisi yang independen. Keputusan jadwal pilkada terletak pada Pemerintah dan DPR. Hal ini ditegaskan Nugroho Noto Susanto. “KPU posisinya saat ini dependen. KPU tidak bisa mengubah kapan waktu akan dilakukan.” Jelas anggota KPU Riau ini. “KPU hanya bisa melakukan penundaan tahapan”. Tambah Nugroho. Namun, pemilu bisa dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

KPU juga sudah intens melakukan diskusi dan juga uji publik dengan pemangku-pemangku kepentingan terkait. Terlebih, pemilihan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Akibatnya, ada pengurangan jumlah TPS dan konsekuensinya. “Jumlah TPS dari 800 menjadi 500. Konsekuensi, ada penambahan jumlah TPS dan tenaga pemungutan suara sehingga biaya membengkak.” Tandas Nugroho. KPU pun mengajukan alokasi penambahan anggaran terutama untuk KPU provinsi dan kabupaten. Alokasi penambahan dana itu karena penambahan TPS dan pembelian APD.

Dalam kondisi New Normal, ada banyak perubahan prosesnya yang setiap pertemuannya akan mengefektifikan pertemuan daring. Misalnya, dalam metode sosialisasi berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2017 pasal 10, metode forum warga, komunikasi tatap muka, mobilisasi sosial, dan pemanfaatan budaya lokal/tradisional akan sulit dilakukan. Metode seperti itu membutuhkan pertemuan dengan banyak orang.

Kemungkinan untuk melaksanakan mekanisme secara daring akan lebih besar. Ini menjadi tantangan dan terutama untuk orang-orang yang di pedalaman. Proses kampanye online porsinya akan jauh lebih signifikan dibandingkan pertemuan luring.  Akan ada pembatasan mengenai jumlah orang yang datang ketika peresmian calon.

Protokol kesehatan pun menjadi potensi pelanggaran di pilkada nanti. “Saya juga tidak yakin semua akan mematuhi protokol kesehatan” imbuh Nugroho. Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, peran pemerintah daerah sangat penting.

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4