Kebijakan Tepat Bangun Infrastruktur dan BBM Satu Harga di Papua

Published by admin on

Oleh : Adzra Alifia, peneliti PSKP dan mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung

Provinsi Papua ialah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri yang akan diprioritaskan dalam masa kepemimpinan beliau yakni pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan aksi nyata pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar harga BBM di Papua satu harga, sama dengan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

 

Membangun Infrastruktur Papua

Sesuai dengan konsep teori ekonomi pembangunan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di suatu wilayah akan secara langsung berdampak pada pergerakan perekonomian wilayah tersebut akibat dari membaiknya proses mobilisasi faktor-faktor ekonomi. Kebijakan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua tentunya akan menyebabkan pergerakan atau mobilisasi masyarakat menjadi lebih mudah. Aktivitas ekonomi pun akan menggeliat lebih baik dan berdampak positif, baik bagi ekonomi daerah maupun ekonomi nasional.

Jika berbicara soal data, pertumbuhan ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar  minus 15.72% pada tahun 2019. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Papua hingga negatif tersebut disebabkan oleh penurunan produksi pertambangan PT Freeport. Bukan lagi suatu fakta baru bahwa pertumbuhan ekonomi Papua masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Meskipun demikian, secara umum perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dapat dikatakan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin di Papua dari 27.76% menjadi 27.43% pada tahun 2019. Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang progresif di Provinsi Papua guna merealisasikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

Di isi lain, kontraksi ekonomi Provinsi Papua yang negatif pada tahun 2019 tentu bukanlah suatu indikasi kegagalan dari kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua. Proyek infrastruktur merupakan jenis investasi ekonomi jangka panjang, yang berarti bahwa dampak ekonomi bagi masyarakatnya pun tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa minusnya ekonomi di Papua terjadi karena efek dari pembangunan proyek infrastruktur di Papua tidak bisa serta merta langsung dirasakan. Pembangunan yang massif di Papua membuat ekonomi menurun, namun di masa depan dampak positifnya pasti terasa. Mengukur ekonomi memang tidak bisa jangka pendek, harus berorientasi masa depan. Akselerasinya membutuhkan waktu untuk memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah. Namun, penulis yakin bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat besar bagi Papua.

Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk Otonomi Khusus (Otsus) yang digunakan bagi pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 13.54 triliun untuk tahun 2020. Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat hingga sebesar Rp 4.6 triliun pada tahun 2019. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah yang suportif untuk terus memperbaiki infrastruktur wilayah timur Indonesia demi memajukan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang sangat pro terhadap Papua.

Beberapa proyek infrastruktur utama yang diprioritaskan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat yakni Jalan Tol Trans Papua, rasio elektrifikasi penuh, pelabuhan laut yang menjadi bagian dari proyek tol laut, bandara, Jembatan Youtefa, Stadion Papua Bangkit, hingga monumen inovatif yang diberi nama Markas Avengers. Pemerintah terus berusaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat demi semakin cepatnya terlaksana pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Potensi besar yang dimiliki Papua dan Papua Barat haruslah didukung penuh oleh kemajuan infrastruktur daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Harapannya ialah proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat ini dapat menjadi katalisator pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi, Papua pun akan memberikan sumbangsih besar bagi peningkatan ekonomi bangsa secara umum melalui massifnya pembangunan infrastruktur di sana.

 

BBM Satu Harga

Langkah nyata lainnya yang juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat, yakni pemberlakuan program BBM satu harga yang diinisiasi Presiden Jokowi sejak 1 Januari 2017. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bahwa melalui program BBM satu harga ini maka nantinya akan dibangun hingga 330 Stasium Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh daerah Indonesia hingga tahun 2024 untuk menciptakan harga BBM yang berkeadilan. Hingga tahun 2019 sudah ada sekitar 170 titik SPBU yang mendukung program BBM satu harga dengan jumlah SPBU terbanyak yakni di wilayah Maluku dan Papua sebanyak 50 titik. Program BBM satu harga ini merupakan kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat timur Indonesia.

Melalui program BBM satu harga ini maka masyarakat Papua tidak lagi harus membeli BBM dengan harga Rp15.000–Rp25.000. Pemerintah berupaya maksimal untuk dapat mewujudkan keadilan energi dan juga pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat seluruh Indonesia dengan harga terjangkau. Terpenuhinya pasokan energi terjangkau bagi masyarakat di Papua tentu menjadi faktor pendorong yang akan semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian, yang paling penting masyarakat Papua akan mendapatkan keadilan ekonomi.

Dengan terus dikejarnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, serta didukung oleh pemenuhan energi terjangkau melalui program BBM satu harga, maka penulis yakin pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dapat segera tercapai dengan katalisator berupa dua kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan pro pembangunan memang tidak bisa diukur dalam konteks temporal. Kebijakan yang berfokus pada infrastruktur fisik dan juga energi, seperti BBM misalnya, tentunya harus dilihat dari sudut pandang yang panjang. Oleh karena itu, di masa depan bolehlah kita berharap bahwa Papua akan menjadi salah satu daerah yang berpotensi besar menyumbang pendapatan negara.

 

Artikel ini telah dimuat di :

Kebijakan Tepat Bangun Infrastruktur dan BBM Satu Harga di Papua


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4