TANTANGAN DEKADENSI INTEGRITAS UNI EROPA AKANKAH HIPOKRITAS DI ERA PANDEMIC COVID-19

Oleh : Dika Novitasari, peneliti Departemen Politik Internasional Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan

Tercatat hingga hari ini, 27 negara-negara Uni Eropa 70% mengalami kasus penyebaran covid-19 yang jumlahnya kian meningkat setiap harinya. Bahkan Inggris, yang baru saja mengundurkan diri dari UNI Eropa ditahun ini, juga mengalami peningkatan jumlah khasus penyebaran Pandemic Covid-19. Namun,kondisi pandemic yang dialami oleh negara-negara UNI Eropa justru menunjukan dekadensi Uni Eropa dimata dunia menjadi Hipokritas. Pascanya, Uni Eropa merupakan Organisasi Regional  bersifat Governmental yang berintegritas ditatanan global serta memiliki peran begitu penting bagi aktivitas global. Lantas mengapa Uni Eropa justru memasuki babak ke dua Pandemic Covid-19 saat ini tidak juga bisa sedikit meredam problematika penyebaran covid-19 kepada anggota-anggotanya.

Uni Eropa dan Covid-19

Hans Kluge, Selaku Direktur WHO Eropa Sendiri justru memprediksikan bulan Oktober dan juga November, negara-negara Uni Eropa akan mengalami peningkatan jumlah kematian akibat penyebaran covid-19 saat ini. Bahkan pemulihan perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa dinilai masih melambat. Pandemi COVID-19 merupakan kejutan besar bagi ekonomi global dan Uni Eropa, dengan konsekuensi sosial-ekonomi yang sangat parah. Terlepas dari respons kebijakan yang cepat dan komprehensif di tingkat UE dan nasional, ekonomi UE akan mengalami resesi dalam proporsi bersejarah tahun ini. Perkiraan Ekonomi Musim Semi 2020 dari Uni Eropa memproyeksikan bahwa ekonomi kawasan Euro akan berkontraksi dengan rekor 7,75% pada tahun 2020 dan tumbuh sebesar 6,25% pada tahun 2021. Total ekonomi UE diperkirakan akan berkontraksi sebesar 7,5% pada tahun 2020 dan tumbuh sekitar 6% pada tahun 2021. Guncangan terhadap ekonomi UE adalah simetris karena pandemi telah melanda semua Negara Anggota, tetapi penurunan output pada tahun 2020 (dari -4,25% di Polandia dibandingkan dengan -9,75% di Yunani) dan kekuatan rebound pada tahun 2021 akan sangat berbeda. Pemulihan ekonomi setiap Negara Anggota tidak hanya akan bergantung pada evolusi pandemi di setiap negara tetapi juga pada struktur ekonomi mereka dan kapasitas mereka untuk merespons dengan kebijakan yang menstabilkan. Mengingat saling ketergantungan ekonomi UE, dinamika pemulihan di setiap Negara Anggota juga akan mempengaruhi kekuatan pemulihan Negara Anggota lainnya. Skema kerja jangka pendek, subsidi upah, dan dukungan untuk bisnis akan membantu membatasi kehilangan pekerjaan. Namun, pandemi COVID-19 akan berdampak parah pada pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran di kawasan euro diramalkan akan meningkat dari 7,5% pada 2019 menjadi 9,5% pada 2020 sebelum turun lagi menjadi 8,5% pada 2021. Di UE, tingkat pengangguran diantisipasi naik dari 6,7% pada 2019 menjadi 9% pada 2020 lalu turun menjadi sekitar 8% pada 2021.

Respon Uni Eropa Hingga Saat Ini

Uni Eropa dianggap gagal dalam melindungi negara anggota, Menurut penulis pada meningkatnya jumlah kasus di Eropa sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya Schengen yang terus dibuka oleh Komisi Eropa. Selanjutnya, Uni Eropa dinilai tidak tanggap dalam memberikan bantuan secara langsung, seperti misalnya permintaan Italia pada bulan Maret 2020 terkait APD yang sangat terbatas dengan lonjakan kasus yang sangat tinggi, sikap Uni Eropa ini dapat dikapitalisasi oleh pemimpin-pemimpin populis di negara Italia atau negara manapun sebagai anggapan salah satu bentuk kegagalan dari Uni Eropa. Dan poin yang paling menarik adalah selama ini Uni Eropa adalah Jerman, Jerman adalah Uni Eropa. Ketika Jerman melakukan reunifikasi tahun 1990 dan menjelma menjadi satu kekuatan besar di Eropa maka muncul persepsi figur Angela Merkel yang kuat dan dominan sangat berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan Eropa. Namun, Merkel menyatakan tidak akan mengikuti pemilu Jerman di tahun depan. Di lain sisi, Ursula von der Leyen sebagai orang kepercayaan Merkel telah didorong untuk menduduki posisi Presiden Komisi Eropa. Yang menjadi menarik adalah ketika Ursula von der Leyen tidak mampu men-deliver kebijakan-kebijakan Uni Eropa secara efisien maka bisa jadi dimainkan oleh orang-orang yang kontra dengan mereka untuk menyatakan bahwa sudah saatnya Eropa mengubah diri untuk tidak lagi berada dibawah dominasi kelompok konservatif yang selama ini diwakili oleh Merkel. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa tentang bagaimana mereka mampu menyampaikan hal tersebut dengan baik agar kedepannya suara populisme tidak semakin kuat di negara-negara anggota. Berkaitan dengan masalah integrasi ini sangat bergantung pada EU Recovery Plan, ketika ini well-deliver maka memungkinkan integrasi di Eropa kedepannya akan semakin lebih kuat karena solidaritas sebagai wilayah yang terdampak pandemi dapat mebangkitkan semangat psikologis bagi warga negara Eropa itu sendiri.

Negara-negara anggota bergantung dengan adanya Uni Eropa hari ini, artinya mereka (negara anggota) tidak bisa serta merta menutup diri dari keberadaan Uni Eropa, namun disatu sisi mereka juga tidak bisa menunggu lama kebijakan yang harus dikeluarkan dengan cepat yang menyangkut masalah keselamatan dan kepentingan nasional mereka harus di negosiasikan selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Status quo Uni Eropa sendiri telah menghadirkan aspek ketergantungan negara anggota kepada mereka, tapi di satu sisi mereka juga tetap memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk meng-exercise kebijakan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan kebijakan Uni Eropa secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi momentum penting atas ujian bagi kedua belah pihak apakah Uni Eropa dan negara anggota mampu bekerja sama dengan baik dalam membawa negara maupun institusi keluar dari permasalahan pandemi ini. selain itu, status quo tentunya akan terus bertahan untuk tahun-tahun selanjutnya, artinya arah kebijakan secara keseluruhan akan terbentuk ulang di pemilu tahun depan ketika figur yang ada tidak sekuat Merkel.Namun ketika kebijakan yang saat ini diterapkan berhasil maka status quo akan memiliki kerangka pemikiran dengan apa yang dibawa oleh Merkel atau partai konservatif yang selama ini memimpin Uni Eropa. Sehingga ini bukan permasalahan inward looking atau outward looking, melainkan suatu momentum untuk membangun kerja sama yang aktif antara kedua belah pihak baik institusi regional Uni Eropa maupun negara anggota.