Kehadiran militer di Papua sampai saat ini sering menjadi perbincangan hangat. Pro dan kontro kerap mewarnai kehadiran korps berbaju loreng ini. Bahkan, dalam beberapa kesempatan tuduhan tak berdasar sebagai pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia juga hinggap di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dilihat dari aspek sejarah, tekad untuk menggabungkan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuatkan atas dasar hasil kesepakatan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Akhir-akhir ini muncul argumen dari beberapa kalangan, baik nasional maupun internasional, yang mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua. Sejak Perjanjian New York 1962 sampai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 adalah bagian dari aneksasi Indonesia ke Papua.
Provinsi Papua ialah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri yang akan diprioritaskan dalam masa kepemimpinan beliau yakni pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Papua.
Sejak awal didirikannya negara Indonesia nama Papua sudah ada. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Belanda yang masih berusaha untuk merebut kembali daerah jajahannya mencerai-beraikan Nusantara, yang salah satunya adalah Papua.
Berbicara mengenai Papua, sebuah daerah di ujung timur nusantara, maka perdebatan akan selalu muncul. Salah satunya adalah terkait kehadiran negara ini di sana sejak 1961 saat Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora).
Bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang menempatkan Badan Intelijen Negara (BIN) langsung di bawah presiden.
Perpres No. 73 tahun 2020 itu menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perpres No. 43 tahun 2015.
Pandemi Covid-19, tak dipungkiri lagi membawa dampak ekonomi kepada seluruh negara di dunia. Sejumlah Negara telah mengalami resesi ekonomi, sementara itu Indonesia juga telah berada di ambang resesi ekonomi. Berangkat dari fakta empirik ini, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), menyelenggarakan Diskusi Webinar Series ke 9 dengan tema “Indonesia di Ambang Resesi” .
Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) mempersembahkan PSKP Webinar Series #9 dengan tajuk “Indonesia di Ambang Resesi”.
Agama merupakan salah satu komponen penting bagi masyarakat Indonesia. Slogan “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi salah satu bagian dalam Pancasila. Agama dan masyarakat Indonesia bagaikan dua sisi “mata uang” yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia menjadi negara yang paling religius di Asia Pasifik dengan lebih dari 83% penduduk Indonesia meyakini bahwa agama merupakan suatu hal yang penting. Peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa dengan rata-rata 30% penduduk yang mengganggap agama merupakan komponen yang penting