Pada tahun ini, UU No. 21 yang membahas tentang otonomi khusus di wilayah Papua diperpanjang, namun dengan revisi pada dua hal berikut, yaitu masalah pendanaan dan pemekaran wilayah. Pertanyaan yang menarik adalah, dengan perubahan tersebut, mau dibawa kemana otonomi khusus di wilayah Papua pasca revisi UU tersebut. Oleh karena itu, Read more…
Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris. Pasalnya, karena tindakannya OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua selain menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara. Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengatakan, sudah sangat layak apabila OPM dikatakan sebagai organisasi teroris karena aksi yang dilakukan selama Read more…