Sukseskan Pilkada 2020 di Papua

Indonesia akan segera melaksanakan pilkada secara serentak, walau sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Dikabarkan akan ada 270 daerah yang ikut serta, terdiri dari sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX: Menelisik Profit Bagi Papua

Peribahasa “lebih besar pasak, daripada tiang” nampaknya harus dihindari oleh Papua saat ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX. Pasalnya seluruh sumber daya, modal, tenaga, lahan dan sebagainya yang telah dikerahkan oleh pemerintah provinsi Papua harus terbayar dengan profit secara maksimal yang diterimanya nanti.

KONDISI EKONOMI PAPUA DAN PAPUA BARAT TETAP KUAT DITENGAH PANDEMI

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 hingga kini, telah menghantam sisi perekonomian Indonesia disamping masih tetap tingginya angka positif masyarakat yang terkonfirmasi covid-19. Indonesia pun tak luput terancam mengalami resesi jika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang negatif di bulan Oktober 2020 nanti, setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 2,8 persen dengan asumsi dari lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan April lalu.

Separatisme di Papua Bukan Ancaman

Posisi Papua yang sudah menjadi bagian dari Indonesia masih banyak mendapat gangguan. Banyak gangguan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terlalu suka Papua bergabung dengan Indonesia, maupun mereka yang ingin memanfaatkan situasi tidak baik di Papua.

Peningkatan Sektor UMKM Lokal dengan Sistem E-Commerce

Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menyelenggarakan diskusi webinar dengan tema Peningkatan Sektor UMKM Lokal dengan Sistem E-Commerence. Webinar ini menghdirkan sejumlah narasumber yang ahli dalam bidangnya. Antara Lain: M. Fajrian Noor (Perwakilan dari Tim LatihID). Kemudian dari sisi akademisi Arif Darmawan Dosen FE Universitas Lampung. Diskusi ini juga dihadiri oleh Efriza (Direktur PSKP) sebagai pemantik dalam webinar ke-12 ini.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP): Bumi Cendrawasih Paling Buncit

Nampaknya kehidupan demokrasi di Indonesia tidaklah semu. Terlebih sudah 20 tahun lebih, Indonesia masuk ke kehidupan demokrasi. Kemerdekaan pers menjadi salah satu tolak ukurnya, terlebih kemerdekaan pers digaungkan melalui UU No. 40 tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Lantas, bagaimana kabar kemerdekaan pers secara nasional maupun di beberapa daerah semisal ujung timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat? Riset survey yang dilakukan oleh Dewan Pers merilis bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) secara nasional di tahun 2020 berada di angka 75,27 atau masuk dalam kategori “cukup bebas”.

google-site-verification=8N5TxWSBBIhu3nYT0oYVHkVyJSPdKuOpQNM5nHBjYg4