PRESS RELEASE PENDEKATAN KEMANUSIAAN DAN KEAMANAN BAGI PAPUA

Papua memiliki masyarakat yang sangat Heterogen, terdapat etnis Non-Papua (BBMT, Minahasa, Maluku, Jawa, serta Batak) serta Orang Asli Papua (OAS) itu sendiri.Bagi etnis Non-Papua biasanya mereka akan bertempat tinggal di kota-kota utama, sedangkan untuk OAP sendiri mereka akan lebih banyak ditemukan di wilayah pantai ataugunung. Persoalan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan isu yang paling dirasakan oleh masyarakat Papua selain dari isu separatisme. Oleh karena itu, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), menyelenggarakan Diskusi Webinar Series ke 19 dengan tema Pendekatan Kemanusian dan Keamanan di Papua. Dalam diskusi kali ini, PSKP menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu; Laksada TNI Soleman Ponto sebagai mantan kepala BAIS TNI. Kemudian, I Nyoman Sudira sebagai pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan Bandung, Arman Wakum dari Lembaga Transformasi Papua, dan Cornelia Evelyn Cabuy sebagai Manager Politik dan Pemerintahan PSKP. Diskusi ini juga dihadiri oleh Efriza, Direktur Eksekutif PSKP, sebagai pemantik diskusi.

Bagi Efriza bahwa Presiden Jokowi melaksanakan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua karena pendekatan ini memiliki aspek penting dalam sektor ekonomi dimana terlaksananya pembangunan-pembangunan infrastruktur di Papua. Namun dalam melaksanakan pendekatan ini sangat diperlukan pemberdayaan secara menyeluruh dari aspek masyarakatnya hingga aspek dari pemerintahan pusat agar pembangunan dan kesejahteraantercapai.

Sedangkan, Laksada TNI Soleman menguraikan dengan melakukan pembahasannyamelalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan kepada hukum HAM dan pendekatankeamanan yang didasarkan kepada hukum Humaniter. Hukum HAM dan Humaniter dipakaikarena keuniversalannya dalam dunia internasional. Soleman kemudian membahas mengenaibagaimana situasi di Papua saat ini. Beliau menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjatahukum humaniter konflik dibagi menjadi dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasionaldan konflik bersenjata internal, Soleman mengatakan bahwa “apabila ada pasukanpembangkang bersenjata melakukan perlawan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, maka itu adalah konflik bersenjata internal”. Menurut Beliau Situasi di Papua saat inibukanlah konflik bersenjata, karena yang berada dipapua saat ini adalah kelompok kriminalbersenjata (tindakan kekerasan bersenjata). Sedangkan dalam hukum Hak Asasi Manusiaterdapat tiga poin yang di bahas dalam mengetahui keadaan Papua pada saat ini yaitu; perlindungan terhadap hak-hak individu; Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa; dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Internal dan Pemisahan ‘pembebasan dan separatis’).

Bagi, I Nyoman Sudira sebagai sebagai pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan Bandung. Keamanan dibedakan menajadi kemanan Tradisional dan Non-tradisional. I Nyoman mengatakan bahwa apa yang terjadi di Papua sekarang adalah lebih kepada keamanan non-tradisional ‘internal konflik’ yang mana kentalnya suatu isu identitas‘ras, etnik, budaya’ bahkan adanya kontrol negara yang sangat kuat, kemudian juga permasalahan kemiskinan, persoalan bencana alam, penyakit menular (HIV/AIDS), dan juga maslah pengungsian. Menurut beliau cara mengatasi isu Papua dari sisi keamanan maka kitamembutuhkan kesadaran baru dalam menangani isu, yaitu menggunakan konsepkonvensional, yang mana di Papua terhadap konflik baru (degradasi lingkungan pandemikpenyakit menular, pelanggaran HAM, dan kualitas hidup) ini semua harus diatasi dengan dibandingkan mengerahkan serdadu lebih baik melakukan suatu dialog, kerjasama, negoiasi, ataupun perjanjian-perjanijian. Sebab, Persoalan Papua yang paling harus difokuskansebenarnya adalah bukan senjata tapi kehidupan atau dignity dari masyarakat Papua.

Cornelia Evelyn Cabuy sebagai Manager Politik dan Pemerintahan PSKP, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keberagamana yang sangat luar biasa dengan suku, bahasa yang berbeda-beda. Di era kepemimpian Pak Jokowi banyak yang sudah dilakukansalah satunya dibidang infrastruktur salah satunya pembangunan Transpapua, jembatan, jalandan juga sekolah. Dengan adanya pembangunan ini membantu masyarakat Papua membawahasil Alam dari desa ke kota. Walaupun pelayanan kesehatan masih kurang efektif tetapisudah cukup membantu masyarakat di Papua. Pada bidang pemberdayaan banyak anak-anakPapua yang bisa bersekolah di luar Papua dengan dana otonomi. Yang paling harusdiperhatikan oleh pemerintah adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sertameningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Hal ini juga mengacu pada sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dikaitkam dengan teori Abraham Maslow dari segiHAM, pemerintah Indonesia masih belum memperhatikan permasalahan HAM. Pemerintahsebaiknya tidak menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi masalah yang ada di Papua, tetapi pendekatan yang tepat adalah pendekatan budaya dengan membuka ruangdialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah.

Sementara itu, Arman Wakum, Arman mengatakan bahwa kondisi Sosial PolitikPapua secara umum merupakan masyarakat yang sangat heterogen dengan mayoritas etnisNon Papua seperti BBMT, Minahsa, Maluku, Jawa, Batak. Masyarakat Non Papua inibiasanya tinggal di kota-kota besar sehingga perkawinan campur terjadi antara OAP (Orang Asli Papua) dan Non-OAP, namun dalam 20 tahun terakhir meningkat, secara sikologis OAP memiliki perasaan-perasaan sikologis atau terancam atas perkawinan campur ini. Dalam mengatasi dengan apa yang dihadapi oleh Papua sekarang Arman menyebutkan bahwa Papua membutuhkan peran individu, LSM, dan organisasi dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kampanye aktif di media sosial yang positif juga dapat membantu menumbuhkan rasa cintatanah air. Selain itu melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tenaga-tenaga pendidikan yang paham akan situasi dan kondisi sosial budaya Papua jugasangat diperlukan demi mencapai kesejahteraan Papua.

Kesimpulan dari diskusi adalah dalam melaksanakan pendekatan dan keamanan bagi papua maka tidak bisa hanya masyarakat Papua saja yang melakukan pergerakan namun juga harus dibantu dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah dapat melaksanakan pendekatan-pendekatan kesejahteraan non senjata dengan memerhatikan keamanaan, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat papua, dan bagi sektor non-pemerintah bahwa harus memikirkan tindakan kedepannya atas apa yang telah dilaksanakan di dalam daerah Papua, sehingga bukan hanya mereka-meraka yang berkuasa yang dapat menerima hasilnya namun juga masyarakat papua.

Media info lebih lanjut bisa ke website/ link tersebut :

1. https://wartakota.tribunnews.com/2020/12/03/pakar-konflik-pertanyakan-peran-benny-wenda-untuk-masyarakat-papua

2. https://www.medcom.id/nasional/politik/Rb1m56Yb-kontribusi-benny-wenda-di-papua-dipertanyakan

3. https://nasional.sindonews.com/read/255670/14/kontribusi-kelompok-separatis-untuk-masyarakat-papua-dipertanyakan-1607004744

4. https://www.antaranews.com/berita/1875728/kontribusi-benny-wenda-terhadap-masyarakat-papua-dipertanyakan

5. https://m.republika.co.id/berita/qkrqy9484/eks-kepala-bais-deklarasi-benny-wenda-tak-masuk-akal

6. https://m.republika.co.id/berita/qkrqy9484/eks-kepala-bais-deklarasi-benny-wenda-tak-masuk-akal

7. https://papua.inews.id/berita/kelompok-separatis-di-papua-dinilai-tak-pernah-berkontribusi-untuk-masyarakat?_ga=2.131213135.1385885876.1607018998-1257726112.1607018997

8. https://www.jpnn.com/news/benny-wenda-warga-negara-inggris-kok-mengaku-wakili-rakyat-papua