Peribahasa “lebih besar pasak, daripada tiang” nampaknya harus dihindari oleh Papua saat ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX. Pasalnya seluruh sumber daya, modal, tenaga, lahan dan sebagainya yang telah dikerahkan oleh pemerintah provinsi Papua harus terbayar dengan profit secara maksimal yang diterimanya nanti.
Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 hingga kini, telah menghantam sisi perekonomian Indonesia disamping masih tetap tingginya angka positif masyarakat yang terkonfirmasi covid-19. Indonesia pun tak luput terancam mengalami resesi jika Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang negatif di bulan Oktober 2020 nanti, setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 2,8 persen dengan asumsi dari lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan April lalu.
Nampaknya kehidupan demokrasi di Indonesia tidaklah semu. Terlebih sudah 20 tahun lebih, Indonesia masuk ke kehidupan demokrasi. Kemerdekaan pers menjadi salah satu tolak ukurnya, terlebih kemerdekaan pers digaungkan melalui UU No. 40 tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Lantas, bagaimana kabar kemerdekaan pers secara nasional maupun di beberapa daerah semisal ujung timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat? Riset survey yang dilakukan oleh Dewan Pers merilis bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) secara nasional di tahun 2020 berada di angka 75,27 atau masuk dalam kategori “cukup bebas”.