Papua dalam Keberagaman Indonesia
Oleh : Samantha Septiani, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara
Dilihat dari aspek sejarah, tekad untuk menggabungkan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuatkan atas dasar hasil kesepakatan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di agenda tersebut telah disepakati semua wilayah bekas jajahan Belanda masuk dalam kedaulatan NKRI.
Bung Karno dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” tegas Bung Karno dalam buku itu. Begitulah Bung Karno menempatkan Papua sebagai bagian terpenting di Indonesia. Indonesia tidak akan utuh tanpa Papua di dalamnya. Untuk itu, ia tak tanggung-tanggung dalam memperjuangkan perebutan Papua dari tangan Hindia Belanda. Papua sejak awal kemerdekaan kita selalu dianggap bagian integral dari NKRI, mengikuti gagasan kebangsaan Indonesia yang dirancang Bung Karno sendiri
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Integral artinya bagian legal dari sebuah pemerintahan. Untuk itu, jika ada yang berpendapat bahwa Papua bukan bagian dari NKRI maka hal tersebut pasti keliru. Sejak 1969, yaitu saat dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Papua yang kala itu masih bernama Irian Barat, adalah bagian sah dan integral dari bangsa ini. Secara de facto, bahkan sejak tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerahkan Papua untuk diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, pasca Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dicanangkan Presiden Soekarno, kemudian dilegalkan oleh Perjanjian New York setahun setelahnya. Meskipun telah diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, Irian Barat masih belum menjadi wilayah NKRI karena perjanjian tersebut mensyaratkan selama kurang lebih setahun Irian Barat berada di bawah pemerintahan sementara PBB. Baru pada tahun 1969, pasca Pepera, Irian Barat secara resmi menjadi wilayah NKRI.
Pepera sendiri dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai sekitar bulan Agustus pada tahun 1969. PBB menjadi pengawas peristiwa bersejarah yang akan menyatukan Papua ke Indonesia. Itulah mengapa Pepera bukan akal-akalan pemerintah Indonesia, namun berdasarkan rekognisi internasional, khususnya melalui PBB. Sebanyak 16 orang perwakilan PBB dikirim ke Papua untuk mengawasi jalannya Papua. Awalnya, ada 50 orang yang dikirim, namun karena berbagai pertimbangan, hanya 16 yang tersisa untuk melakukan monitoring. Tugas mengawasi pelaksanaan Pepera dimulai pada 23 Agustus 1969.
Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan tanda tangan dari semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI ini. Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 yang disetujui oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain. Tentunya, keberhasilan memadukan Papua secara politik tidak serta merta menghilangkan kepentingan pemerintah Indonesia di Papua. Justru sebaliknya, Papua sebagai bagian dari Indonesia berhak atas keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Presiden Soekarno melihat kondisi Papua pada saat itu sangat rapuh, buruk dan tidak ada satupun peninggalan belanda yang dapat dijadikan modal untuk membangun Papua. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menetapkan prioritas khusus untuk Papua dengan pendekatan komprehensif nasionalisme dan keberagaman.
Keberagaman Indonesia
Bagi Indonesia, Papua merupakan wujud kongkrit nasionalisme berdaulat dalam rangka pertahanan negara. Oleh karena itu, Indonesia selalu menolak upaya internasional untuk menengahi masalah Papua karena memang tidak ada masalah di sana yang tidak bisa diselesaikan oleh sesama anak bangsa. Justru keberagaman bangsa dan budaya di Indonesia akan membantu pengembangan Papua. Pembangunan Papua dalam konteks pertahanan dapat digambarkan sebagai sarana penguatan hubungan antar bangsa dalam entitas nasional untuk menciptakan kondisi kehidupan yang beradab. Presiden Soekarno secara khusus mendesain Papua dengan membangkitkan nasionalisme bahasa Indonesia untuk seluruh bangsa Indonesia yang membuktikan keragaman bangsa ini. Dengan demikian, pembangunan Papua diwujudkan tidak hanya melalui upaya percepatan pencapaian target fisik tetapi juga dengan menyelaraskan pembangunan Papua dengan pembangunan daerah lain dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh.
Proses asimilasi antara berbagai ras dan budaya di Indonesia perlu terjadi di Papua, seperti halnya di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang menjadi ide dasar pembangunan Papua pada masa Orde Baru, berangkat dari ide awal Bung Karno. Integrasi pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di masa Presiden Soeharto berjalan baik melalui sentuhan Jawa yang sangat humanis. Sentuhan Jawa ini lebih dikenal dengan kebijakan transmigrasi nasional. Kebijakan transmigrasi ini perlu dilihat bukan sebagai upaya jawanisasi, tetapi sebagai implementasi ke-bhinekaan dalam bingkai NKRI.
Kesadaran akan keberagaman menjadi hal utama yang coba dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui program ini. Adanya campuran masyarakat luar akan memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme yang ada pada masyarakat adat. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi Papua sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah Papua dalam dimensi yang luas secara berkelanjutan. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan pendidikan kepada masyarakat Papua di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan yang sudah dijalankan lama di Pulau Jawa sejak jaman penjajahan Belanda.
Selain itu, pelaksanaan program ini merupakan bentuk asimilasi dari proses pembentukan karakter Pancasila pada masyarakat Papua. Sentuhan dan pendekatan kemanusiaan ini menjadi pelengkap capaian fisik, seperti pembangunan infrastruktur, dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan karakteristik masyarakat Papua. Cara ini diyakini akan memberikan hasil yang konstruktif, selain prestasi fisik, dalam meningkatkan kualitas pembangunan dalam aspek pendidikan dan karakter sosial masyarakat Papua. Ke depan, secara bertahap akan mendorong masyarakat Papua untuk berinteraksi secara alamiah dengan masyarakat lokal lainnya. komunitas dalam sebuah ikatan keberagaman-nasionalistik.
Membangun semangat masyarakat Papua untuk hidup berdampingan dengan sesamanya merupakan penggerak utama di sektor kehidupan utama Papua. Presiden Soeharto mengambil pendekatan kesejahteraan yang berkeadilan dengan membangun infrastruktur jalan Sentani-Genyem, yang langsung dirasakan manfaatnya untuk mempercepat perekonomian. Rencana pembangunan lima tahun (Repelita) III dalam program kabinet Presiden Soeharto juga mencakup pembangunan jalan antara Wamena dan Nabire. Selain itu, Presiden Soeharto mengambil pendekatan keamanan yang sangat lunak dalam aspek politik Papua. Putra Papua dengan latar belakang militer dan PNS diberi kepercayaan untuk memimpin Papua.
Pendekatan pembinaan keberagaman seperti ini dapat memberikan hasil nyata, sekaligus mereduksi gerakan separatis, baik berupa gerakan bersenjata yang semakin mengecil, maupun merosotnya aktivitas separatis di forum internasional. Fakta ini memberikan kepercayaan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia yang dianggap mampu melindungi kedaulatan rakyat di Papua. Pembangunan dengan identitas keberagaman menjadi kata kunci dalam memperkuat masyarakat Papua dalam ikatan kebangsaan.
Pembangunan adalah sarana untuk membangun konstruksi rasa saling percaya bagi masyarakat Papua sebagai anak bangsa. Dengan pendekatan ini, kita bisa memperkuat dan memperkuat Papua untuk Indonesia dan Indonesia untuk Papua. Keberagaman adalah alat konseptual yang dapat dikembangkan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di Papua. Memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua adalah strategi penting dalam membentuk rasa percaya mereka terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Memberikan rasa saling percaya dalam keberagaman adalah kunci sukses bangsa ini merdeka dulu. Tentunya kita dapat mengulanginya lagi di Papua.
Artikel ini telah dimuat di :
0 Comments