Akhir-akhir ini muncul argumen dari beberapa kalangan, baik nasional maupun internasional, yang mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua. Sejak Perjanjian New York 1962 sampai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 adalah bagian dari aneksasi Indonesia ke Papua.
Provinsi Papua ialah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri yang akan diprioritaskan dalam masa kepemimpinan beliau yakni pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Papua.
Sejak awal didirikannya negara Indonesia nama Papua sudah ada. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Belanda yang masih berusaha untuk merebut kembali daerah jajahannya mencerai-beraikan Nusantara, yang salah satunya adalah Papua.
Berbicara mengenai Papua, sebuah daerah di ujung timur nusantara, maka perdebatan akan selalu muncul. Salah satunya adalah terkait kehadiran negara ini di sana sejak 1961 saat Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora).
Bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang menempatkan Badan Intelijen Negara (BIN) langsung di bawah presiden.
Perpres No. 73 tahun 2020 itu menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perpres No. 43 tahun 2015.
Apabila menyorot kembali di zaman perjuangan pahlawan, maka dunia pendidikan tidak terlepas dari sebuah kisah perjuangan seorang Ki Hadjar Dewantara dan juga R.A Kartini. Seorang pahlawan yang memeperjuangkan kemerdekaan dalam hal pendidikan bagi seluruh Bangsa Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa berbagai ancaman dan tantangan tidak melemahkan tekad dari seorang pejuang kebebasan berpikir dan berpendapat di bidang pendidikan.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan warning, dimana terdapat 31 daerah yang berpotensi hanya memiliki calon tunggal pada Pilkada Desember 2020 mendatang.
Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) tertarik untuk mengulas dan mendiskusikan fenomena calon tunggal Pilkada 2020 ini dengan mengadakan diskusi dalam Webinar Series ke #11 yang mengambil tema “Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada”.
Gerakan aksi protes beberapa waktu lalu marak terjadi di Amerika Serikat. Gerakan protes tersebut muncul sebagai upaya segenap masyarakat Amerika Serikat mendorong pemerintah serta penegak hukum setempat untuk memberlakukan hukuman serta sanksi yang tegas kepada pelaku tindak rasisme, yang mana seperti diketahui, merupakan persoalan yang masih kerap muncul di negara tersebut.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan warning, dimana terdapat 31 daerah yang berpotensi hanya memiliki calon tunggal pada Pilkada 2020 ini. Calon tunggal sejatinya menjadi fenomena tersendiri ditengah demokrasi Indonesia, dimana hadir kontestasi tanpa kompetisi dalam pelaksanaan electoral activity.